Soppeng, – Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini diwujudkan dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng, sebuah program unggulan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, memimpin rapat terbatas yang membahas secara detail persiapan dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng. Rapat yang digelar di Lounge Kantor Bupati Soppeng pada Selasa, 15 April 2025, ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Sekolah Rakyat merupakan program inovatif dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini menerapkan model boarding school atau asrama, di mana siswa akan tinggal di asrama dan mendapatkan pendidikan terintegrasi mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Model ini dirancang untuk mengatasi hambatan akses dan biaya pendidikan yang seringkali dihadapi oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu, memberikan mereka kesempatan yang setara dengan anak-anak lainnya untuk meraih pendidikan yang berkualitas.
Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, dalam arahannya menekankan pentingnya program Sekolah Rakyat bagi Kabupaten Soppeng. "Program Sekolah Rakyat ini semaksimal mungkin kita tangkap untuk kepentingan masyarakat kita, terutama untuk anak dari masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Soppeng," tegas Wakil Bupati Selle. Beliau menambahkan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis untuk masa depan anak-anak Soppeng. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak, diharapkan anak-anak kurang mampu dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa mendatang.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penyiapan lahan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, Taufik Ramli, SSTP, MM, menjelaskan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 5 hektar untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Lahan yang disiapkan harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu bebas dari sengketa dan statusnya berupa pinjam pakai, bukan hibah. "Status lahan tersebut dikerjasamakan, bukan hibah," tegas Kadis Sosial Taufik Ramli. Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan pencarian lahan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Proses pencarian lahan ini membutuhkan koordinasi yang baik antar SKPD terkait, memperhatikan aspek legalitas dan kesesuaian lahan dengan kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemkab Soppeng dalam mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Soppeng. Para pejabat yang hadir antara lain: Pj. Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Andi Ibrahim Harta, SH; Kepala Dinas Sosial Taufik Ramli, SSTP, MM; Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Drs. Dipa, M.Si; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Drs. A. Haeruddin, M.Si; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Abdul Chair, SSTP; Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) DR. Nur Alim; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Drs. Kanaruddin, M.Si; dan Kepala Bagian Pemerintahan Makmur Haeryal, S.Hut. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi dan kolaborasi antar SKPD dalam mempersiapkan program Sekolah Rakyat. Semoga program Sekolah Rakyat ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan anak-anak kurang mampu di Kabupaten Soppeng.
.jpeg)
.jpeg)
