Soppeng, – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu, 28 Mei 2025. HLM yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, ini membahas strategi pengendalian inflasi dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 H. Kehadiran Bupati Soppeng ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung upaya pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dalam paparannya mengungkapkan data inflasi Sulawesi Selatan per April 2025. Inflasi month-to-month (mtm) tercatat sebesar 1,91% dan year-on-year (yoy) sebesar 2,28%. Meskipun angka tersebut masih berada dalam rentang target nasional, namun tren peningkatan ini perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu, pertemuan HLM ini difokuskan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Salah satu langkah kunci yang disepakati dalam HLM tersebut adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. GPM akan difokuskan pada komoditas yang rentan terhadap kenaikan harga, seperti cabai, bawang merah, ikan, dan minyak goreng. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain GPM, upaya peningkatan produksi pangan lokal juga akan digencarkan melalui perluasan program mandiri benih untuk hortikultura dan bantuan bibit ikan kepada para petani dan nelayan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan memperkuat pemantauan distribusi bahan pokok dan mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga. Digitalisasi transaksi pemerintahan juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penggunaan aplikasi Sigap Sultan, sebuah aplikasi neraca pangan berbasis digital, akan dioptimalkan untuk memantau ketersediaan dan kekurangan stok antarwilayah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengantisipasi potensi kekurangan stok dan menjaga stabilitas harga.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi berharap seluruh elemen terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pelaku usaha, dapat bergerak cepat dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat jelang Idul Adha. Kolaborasi dan koordinasi yang kuat antar lembaga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program pengendalian inflasi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mendukung program-program pengendalian inflasi yang telah dirumuskan dalam HLM tersebut. Beliau menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi. Pemerintah Kabupaten Soppeng akan berperan aktif dalam pelaksanaan GPM, peningkatan produksi pangan lokal, dan pemantauan distribusi bahan pokok di wilayahnya. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Soppeng dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, menciptakan suasana yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Adha.
.jpeg)
.jpeg)
