.jpgwidth=)
MAKASSAR,MEDIATA.CO.ID– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-provinsi mengeluarkan pernyataan sikap resmi yang tegas terkait pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Dalam dokumen bertajuk “Melawan Framing Menyesatkan, Menjaga Martabat Demokrasi”, mereka menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dari praktik jurnalistik yang menyimpang dari kaidah yang benar.
Dalam pernyataan tersebut, DPW NasDem Sulsel menilai bahwa sebagian pemberitaan telah bergeser dari fungsi kritik yang konstruktif menjadi upaya pembentukan opini yang tidak utuh.
Beberapa hal yang menjadi sorotan utama antara lain adanya framing yang tendensius dan menggiring persepsi publik, penghakiman sepihak tanpa dasar fakta yang lengkap, serta narasi yang menyederhanakan politik hanya sebagai transaksi kekuasaan semata.
“Demokrasi tidak boleh dibajak oleh narasi yang menyesatkan. Kebebasan pers tidak boleh dijadikan tameng untuk membangun persepsi yang keliru,” tegas Ketua DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif, Rabu (15/04).
Pihaknya juga menyoroti penggunaan metafora yang menyamakan partai politik dengan korporasi. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk pengerdilan terhadap peran partai sebagai wadah perjuangan gagasan, ideologi, dan aspirasi rakyat, bukan sekadar entitas bisnis.
“Partai politik bukan perusahaan. Ini adalah tempat di mana harapan masyarakat diwujudkan dan kepentingan umum diperjuangkan. Menggambarkannya seperti korporasi adalah pelecehan terhadap institusi demokrasi,” tambahnya.
Meskipun demikian, NasDem menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab profesional dan moral. Informasi yang disajikan wajib berbasis data valid, menerapkan prinsip cover both sides, serta menghindari spekulasi yang tidak berdasar.
“Kami tidak anti-kritik. Kritik yang sehat justru diperlukan untuk kemajuan. Tapi kritik harus dilakukan dengan cara yang benar, berimbang, dan tidak menjatuhkan tanpa alasan yang jelas,” ujar Syahar
Sebagai langkah lanjutan, DPW NasDem Sulsel akan melakukan konsolidasi internal bersama seluruh kader di daerah untuk memperkuat pemahaman dan sikap terhadap isu ini. Selain itu, mereka juga mendesak pihak media terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik serta melakukan evaluasi terhadap produk jurnalistik yang dianggap melampaui batas etika dan profesionalisme.
Hingga saat ini, pernyataan sikap ini menjadi sorotan luas sebagai bentuk pembelaan terhadap prinsip demokrasi yang sehat, berbasis fakta, dan jauh dari kepentingan pragmatis yang merugikan publik.
